MAARIF

Gerakan Mahasiswa Menentang Pemerintah: Terbentuknya Satu Generasi Baru

Amiruddin — 2025-11-27

This article examines the dynamics of student movements in Indonesia, which have become increasingly massive and cross-campus. Student movements are positioned as pressure groups that emerge when democracy weakens, the economy stagnates, and formal opposition diminishes. Key driving factors include the weakening of the Corruption Eradication Commission (KPK), the rapid passage of laws such as the Omnibus Law on Job Creation, and the practice of political dynasties facilitated by the Constitutional Court. Economically, the stagnant growth rate of 5% per year has been perceived as insufficient to absorb new labor forces, creating anxiety among students as future job seekers. Politically, the House of Representatives (DPR) is viewed as subordinated to the president due to his dominance over political parties, prompting students to assume the role of a non-formal opposition. They employ street demonstrations, cross-campus networks, and alliances with other societal groups. The article concludes that student movements have become a political opposition force seeking to correct democratic backsliding and economic injustice in the current Indonesian government.

Bahasa, Narasi, dan Simbolisme dalam Memvalidasi Penyimpangan Praktik Beragama dalam Film Bidaah (2025)

Welcy Fine — 2025-11-27

This study examines the deviation from religious practices depicted in the film Bidaah (2025) using Pierre Bourdieu’s theory of symbolic power. The research aims to reveal how language, narrative, and symbolism can be manipulated to validate deviant religious practices, ultimately serving to legitimize and exploit power. Through strategic use of these aspects, religious leaders in the film Bidaah (2025) validate such deviations to exert control over particular domains of power. This study employs a descriptive qualitative method to analyze the film’s narrative and visual texts. The findings reveal recurring patterns used to dominate the field of power through language, narrative, and symbolism in validating deviant religious practices, namely: (1) deifying oneself, (2) justifying all actions as commands from the Prophet, (3) creating a habitus to reinforce one’s position, and (4) constructing Doxa as an alternative truth.

Amburadulnya Budaya Politik Kita: Percakapan dengan Manneke Budiman

Nirwansyah — 2025-11-27

Manneke Budiman adalah seorang Profesor Kajian Sastra dan Kajian Budaya yang pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Susastra di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Ia meraih gelar sarjana (S.S.) Sastra Inggris dari Universitas Indonesia, gelar M.A. bidang Sastra Bandingan dari University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat, dan gelar Ph.D. bidang Kajian Asia dari University of British Columbia, Kanada. Ia juga memperoleh Sertifikat Pascasarjana dalam Kajian Budaya Inggris dari University of Warwick, Inggris. Minat risetnya meliputi kajian media dan subkultur, kajian gender, kajian ingatan (memory studies), dan kajian ketahanan komunitas. Ia menjadi anggota dewan redaksi di beberapa jurnal akademik, seperti Wacana Journal of the Humanities of Indonesia; Asian Women (Korea Selatan); Paradigma Jurnal Kajian Budaya; dan Makara Journal of Human Behavior Studies in Asia. Ia juga merupakan anggota Dewan Penasihat Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia.

Selain itu, Manneke Budiman merupakan salah satu pendiri dan anggota dari International Consortium of Mangunegaran and Sustainable Social Transformation, serta anggota rekan dari Institute for Trans-Pacific Cultural Research, Simon Fraser University, Kanada. Ia menjabat sebagai Editor Seri untuk Engaging Indonesia: Critical Dialogue of Culture and Society terbitan Springer Nature (bersama Melani Budianta, Abidin Kusno, dan Rita Padawangi). Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Etik Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia (HISKI), Ketua Dewan Penasihat English Studies Association in Indonesia (ESAI), dan Ketua Alumni Katolik Universitas Indonesia (Alumnika UI).

Kekuasaan yang Tak Terjemahkan: Politik Bahasa di Indonesia Pascakolonial

Rachmi Diyah Larasati — 2025-11-27

Pergantian kepemimpinan nasional yang diresmikan pada Oktober 2024 membawa perubahan signifikan dalam ranah diskursus politik, terutama pada pola komunikasi yang mencerminkan gaya kepemimpinan dalam praktik bernegara. Kehadiran bahasa dalam berbagai konteks politik kini tidak hanya menjadi sarana diplomasi atau representasi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi cermin etika komunikasi dalam merespons kepentingan publik. Bahasa, dalam proses lahirnya kebijakan dan pembentukan relasi nasional maupun internasional, memainkan peran penting yang bukan sekadar sebagai alat representasi, tetapi juga sebagai penentu logika kekuasaan. Selama setahun pertama pemerintahan ini, muncul gejala “pemburaman makna” dan pernyataan-pernyataan yang mengandung unsur ketakterjemahan (untranslatability) (Apter, 2013). yang tampaknya sengaja diproduksi untuk menolak kritik dan meneguhkan kuasa secara simbolik. Gaya bahasa semacam ini menunjukkan kecenderungan otoritarian dan menimbulkan efek teror afektif, khususnya terhadap kelompok perempuan. Lydia Liu, dalam Clash of Empires menyebut fenomena semacam ini sebagai bentuk “primitivity” dalam ikon yang mimetik yakni reproduksi kekuasaan melalui tanda dan citra (Liu, 2004). Konsep ini mengingatkan pada pandangan Antonio de Nebrija dalam Castilian Grammar, yang menulis bahwa “language has always been the companion of empire” (Nebrija, 1492). Pandangan Nebrija tersebut menggambarkan bagaimana bahasa sejak awal dikonstruksi sebagai perangkat pengendalian kolonial dan penyebaran kekuasaan. Fenomena serupa tampak dalam praktik komunikasi publik masa kini melalui gestur dan pilihan kata yang agresif, seperti seruan “ndasmu!” dalam forum resmi yang menandai pewarisan bentuk kuasa imperial dalam tubuh bahasa politik. Bahasa tubuh dan ujaran seperti ini berfungsi sebagai perpanjangan kuasa imperial (imperial extension of power) (Liu, 2004). Dalam konteks ini, gaya komunikasi yang bersifat performatif dan represif dapat dibaca sebagai subteks fasisme: strategi bahasa yang menanamkan rasa takut sekaligus menormalisasi kekuasaan di tengah masyarakat.

Antara Janji Populis dan Realitas Politik

Afthonul Afif — 2025-11-27

Dalam lanskap politik Indonesia, “setahun pertama” bukan sekadar penanda waktu, melainkan ritual evaluatif yang sarat makna psikologis. Ia menciptakan ruang simbolik di mana publik menanam harapan, elite membangun citra, dan media menyusun narasi. Dalam tradisi psikologi politik, momen transisi kekuasaan seperti ini disebut sebagai fase “kondensasi harapan” ketika ekspektasi kolektif dipadatkan dalam figur pemimpin baru, dan setiap gestur awal dibaca sebagai pertanda arah kekuasaan (Priyetno, 2024). Harapan bukan hanya soal kebijakan, tetapi tentang pemenuhan kebutuhan emosional warga: untuk merasa dilihat, didengar, dan dijanjikan masa depan.

Menyemai Demokrasi, Menuai Otoritarianisme

Zainal Arifin Mochtar — 2025-11-27

Sekitar dua puluh lima abad lamanya –kata Robert A. Dahl- demokrasi mengalami permenungan, tapi tampaknya kita tidak kunjung menghasilkan kesepakatan perihal beberapa hal yang paling mendasar mengenai demokrasi (Robert A. Dahl, 1998). Pada titik ini, mungkin kita akan bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan demokrasi? Tentu dalam berbagai literatur terdapat ratusan defenisi. Namun, dalam kasus Indonesia, -dan juga beberapa negara lain- pertanyaan bukan sekedar itu, tetapi juga perihal mengapa negara mengaku demokrasi dapat berujung ke arah sebaliknya?

Puisi Zulkifli Songyanan

Zulkifli Songyanan — 2025-11-27

Puisi Zulkifli Songyanan

Surat untuk Tuhan

Gregorio Lopez Fuentes — 2025-11-27

Rumah itu – satu-satunya di lembah itu – terletak di puncak sebuah bukit yang rendah. Dari situ nampak sungai dan, setelah tempat kandang binatang, nampak ladang jagung yang sudah matang diselang-selingi bunga-bunga kacang yang menjanjikan musim panen yang baik.

Hanya satu saja yang dibutuhkan ladang itu saat itu: turunnya hujan, atau paling tidak gerimis. Sepanjang pagi Lencho, yang akrab dengan setiap lekuk ladangnya itu, tak henti mengamati langit bagian timur laut......

Catatan: Terjemahan cerpen ini diterbitkan semata-mata untuk tujuan pendidikan. Karya ini dimaksudkan untuk studi, analisis, dan pembelajaran, bukan untuk tujuan komersial. Semua hak atas karya asli tetap menjadi milik penulis dan penerbitnya.

Editorial

Hamzah Fansuri — 2025-11-27

Budaya politik selalu menjadi topik yang tidak pernah habis untuk diperbincangkan. Perjalanan panjang bangsa Indonesia kerap menyisakan ruang-ruang perenungan yang bila diamati dari berbagai sudut sepertinya tetap akan bertemu pada berkelindannya banyak hal, yang dari hasil mufakat tim redaksi, pada akhirnya, memerlukan pembacaan kembali atas budaya politik itu.

Budaya politik sudah tidak lagi dipahami dari perspektif ilmu politik semata dan telah diperluas sebagai kumpulan kepercayaan, nilai, dan praktik bersama yang membentuk bagaimana kekuasaan diatur, dilaksanakan, dan ditentang dalam masyarakat. Ini semakin menekankan bahwa persoalan politik tidak selesai hanya dengan analisis politik praktis di tingkat elite belaka. Oleh karena itu, Jurnal Maarif edisi ini menerbitkan kembali edisi khusus dengan tema Budaya Politik Indonesia.