Kekuasaan yang Tak Terjemahkan: Politik Bahasa di Indonesia Pascakolonial

Abstract

Pergantian kepemimpinan nasional yang diresmikan pada Oktober 2024 membawa perubahan signifikan dalam ranah diskursus politik, terutama pada pola komunikasi yang mencerminkan gaya kepemimpinan dalam praktik bernegara. Kehadiran bahasa dalam berbagai konteks politik kini tidak hanya menjadi sarana diplomasi atau representasi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi cermin etika komunikasi dalam merespons kepentingan publik. Bahasa, dalam proses lahirnya kebijakan dan pembentukan relasi nasional maupun internasional, memainkan peran penting yang bukan sekadar sebagai alat representasi, tetapi juga sebagai penentu logika kekuasaan. Selama setahun pertama pemerintahan ini, muncul gejala “pemburaman makna” dan pernyataan-pernyataan yang mengandung unsur ketakterjemahan (untranslatability) (Apter, 2013). yang tampaknya sengaja diproduksi untuk menolak kritik dan meneguhkan kuasa secara simbolik. Gaya bahasa semacam ini menunjukkan kecenderungan otoritarian dan menimbulkan efek teror afektif, khususnya terhadap kelompok perempuan. Lydia Liu, dalam Clash of Empires menyebut fenomena semacam ini sebagai bentuk “primitivity” dalam ikon yang mimetik yakni reproduksi kekuasaan melalui tanda dan citra (Liu, 2004). Konsep ini mengingatkan pada pandangan Antonio de Nebrija dalam Castilian Grammar, yang menulis bahwa “language has always been the companion of empire”  (Nebrija, 1492). Pandangan Nebrija tersebut menggambarkan bagaimana bahasa sejak awal dikonstruksi sebagai perangkat pengendalian kolonial dan penyebaran kekuasaan. Fenomena serupa tampak dalam praktik komunikasi publik masa kini melalui gestur dan pilihan kata yang agresif, seperti seruan “ndasmu!” dalam forum resmi yang menandai pewarisan bentuk kuasa imperial dalam tubuh bahasa politik. Bahasa tubuh dan ujaran seperti ini berfungsi sebagai perpanjangan kuasa imperial (imperial extension of power) (Liu, 2004). Dalam konteks ini, gaya komunikasi yang bersifat performatif dan represif dapat dibaca sebagai subteks fasisme: strategi bahasa yang menanamkan rasa takut sekaligus menormalisasi kekuasaan di tengah masyarakat.